Sat. Jul 2nd, 2022

Makna serta Dasar Hukum Yayasan serta Perkumpulan

Ketentuan menimpa yayasan ada dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan(“ UU Yayasan”) yang sudah diganti dengan Undang- Undang No 28 Tahun 2004 tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan(“ UU 28/ 2004”).

Sebaliknya ketentuan perkumpulan masih merujuk pada Staatsblad 1870 No 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum(“ Stb. 1870- 64”) serta Novel III Bab IX Kitab Undang- Undang Hukum Perdata(“ KUHPer”).

Yayasan itu sendiri merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan serta diperuntukkan buat menggapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota.

Berbeda dengan yayasan, perkumpulan bisa berbadan hukum serta tidak berbadan hukum. Perihal ini pula ditegaskan oleh Kepala Seksi Kenaikan Mutu Pelayanan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Budya Pryanto Putra dalam postingan kabar yang bertajuk Perlukah Perkumpulan serta Yayasan Berbadan Hukum?.

Bila hadapi kesusahan buat mendirikan Yayasan ataupun Perkumpulan, kalian bisa menghubungi Jasa Pembuatan Perkumpulan buat pemecahan terbaik yang sah serta pas.

Keuntungan Berbadan Hukum

Walaupun tidak harus berbadan hukum, tetapi terdapat keuntungan- keuntungan yang wajib kalian ketahui jika suatu perkumpulan menemukan pengesahan selaku badan hukum. Masih bersumber dari kabar Perlukah Perkumpulan serta Yayasan Berbadan Hukum?, dalam peluang yang sama, Konsultan Easybiz, Andrey melaporkan untuk organisasi yang formal tercatat selaku badan hukum mempunyai kelebihan tertentu, semacam bisa membuat rekening bank atas nama organisasi tersebut.

Tidak hanya itu, pencatatan selaku badan hukum bisa mengestimasi apabila terjalin sengketa, serta pengurusan perizinan pula dikira lebih gampang dicoba oleh organisasi berbadan hukum.

Setelah itu, yang berarti buat dicatat merupakan, buat bisa melaksanakan aktivitas hukum keperdataan atas nama perkumpulan, wajib terdapat pengesahan badan hukum buat perkumpulan tersebut dari Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia(“ Menkumham”).

Prosedur Pendirian Yayasan

Langkah dini dari pendirian yayasan merupakan memilah nama. Tiap yayasan wajib memiliki nama diri yang berbeda dengan nama yang sudah dipakai yayasan yang lain serta tidak boleh berlawanan dengan kedisiplinan universal serta/ ataupun kesusilaan. Bila kalian mau mencari informasi yayasan yang telah terdaftar, silakan mengakses halaman Pencarian Yayasan.

Berikutnya, pendirian yayasan dicoba dengan akta notaris serta terbuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan pula bisa didirikan bersumber pada surat wasiat, di mana penerima wasiat berperan mewakili pemberi wasiat.

Sebagaimana sudah dipaparkan dalam postingan Ingin Mendirikan Yayasan serta Mengurus Legalitasnya? Perhatikan 9 Perihal Ini, buat mendapatkan status badan hukum, akta pendirian tersebut setelah itu wajib menemukan pengesahan dari Menkumham, yang diajukan lewat Notaris yang membuat akta.

Dalam mengajukan permohonan pengesahan tersebut, yang wajib kalian lampirkan merupakan:

  • kopian akta pendirian yayasan;
  • fotokopi No Pokok Harus Pajak yayasan yang sudah dilegalisir oleh notaris;
  • surat statment tempat peran diiringi alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus serta dikenal oleh lurah ataupun kepala desa setempat;
  • fakta penyetoran ataupun penjelasan bank atas nama yayasan ataupun statment tertulis dari pendiri yang muat penjelasan nilai kekayaan yang dipisahkan selaku kekayaan dini;
  • surat statment pendiri menimpa keabsahan kekayaan dini;
  • fakta penyetoran bayaran pengesahan serta pengumuman yayasan.

Dikala ini, buat memperoleh pengesahan dalam wujud SK Kemenkumham, notaris bisa melaksanakannya secara daring. Kabar sepenuhnya menimpa panduan pendirian yayasan, bisa diakses lewat Yayasan AHU Online.

Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum

Pertama- tama, pemohon ataupun dalam perihal ini notaris yang diberikan kuasa mengajukan nama perkumpulan kepada Menkumham lewat AHU Online. Kemudian, nama Perkumpulan yang sudah disetujui oleh Menkumham tersebut diberikan persetujuan secara elektronik, yang isinya sangat sedikit muat:

  • no pemesanan nama;
  • nama perkumpulan yang bisa dipakai;
  • bertepatan pada pemesanan;
  • bertepatan pada kedaluwarsa; dan
  • kode pembayaran.

Berikutnya, pemohon mengajukan permohonan pengesahan dengan mengisi format pendirian, ialah format isian buat permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan, serta pula memenuhi dokumen pendukung berbentuk dokumen pendirian serta akta pendirian perkumpulan.

Dokumen pendirian perkumpulan tersebut meliputi:

  • kopian akta pendirian perkumpulan ataupun kopian akta pergantian pendirian perkumpulan yang dikenal oleh notaris cocok dengan aslinya;
  • surat statment tempat peran diiringi alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus serta dikenal oleh lurah/ kepala desa setempat;
  • sumber pendanaan perkumpulan;
  • program kerja perkumpulan;
  • surat statment tidak lagi dalam sengketa kepengurusan ataupun masalah di majelis hukum;
  • notulen rapat pendirian perkumpulan; dan
  • surat statment kesanggupan dari pendiri buat mendapatkan kartu No Pokok Harus Pajak.

Terakhir, jika tahap- tahap di atas telah kalian lalui, Menkumham hendak menerbitkan Keputusan Menteri menimpa pengesahan badan hukum perkumpulan yang di informasikan secara elektrkonik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *